KARAWANG, Pantura News—Dugaan korupsi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jabar, H. Muksin, dilaporkan wakilnya ke Polres Karawang pada 12 Februari 2010.
E Sunandi selaku wakil ketua BPD sebagai pelapor dalam laporan polisiNo. Pol : STPL/488/II/2010/Jabar/Wil Pwk/Res. Krw, dugaan korupsi mencapai 93 juta anggaran BPD, tanggal 12 Februari 2010. Laporan ditangani kepala satuan reserse dan kriminal unit Tipikor. Pelapor pun telah menyampaikan bukti-bukti dugaan korupsi berupa photo copy APBDes kepada penyidik.
Anggaran tersebut telah dialokasikan dalam APBDes tahun 2006 hingga 2009 yang bersumber dari ADD, bantuan pengusaha limbah, IRTD dan sewa tanah bengkok.
Berkaitan dengan penyidikan, sedikitnya empat orang anggota BPD telah dimintai keterangan, yaitu H Rifai, Wakil Nana dan Endang, termasuk pelapor sendiri. Bahkan sekretaris dan bendahara BPD sudah diminta keterangan termasuk H Muksin sendiri.
Namun, sampai 6 bulan laporan ke Polisi Resort Karawang tidak jelas penyelesaian. Baripka Pol Didi yang menangani perkara mengatakan data-data harus dilengkapi dan memanggil kembali semua BPD. Ternyata, sampai kini pemanggilan ulang tidak pernah dilakukan. Sehingga Didi selaku bawahan tidak berdaya akhirnya membiarkan penyidikan.
Sumber Pantura News.com di Desa Wadas mengatakan oknum polisi sering mendatangi rumah H Muksin di Kp Pintu Air. Bahkan yang menerima anaknya sendiri. Kedatangan oknum berseragam coklat tersebut diduga minta angpau. Sebab setiap datang tak lama menunggu setelah diselipkan sesuatu.
Sebuah sumber di Mapolres Karawang mengungkapkan, perkara korupsi tidak bakal bergulir. Sebab menurut sumber yang tidak mau disebut namanya itu, Kades Wadas Junaedi, telah memback-up perkara. Kasat Reskrim yang baru, AKP Fahmi Reja diberikan TV yang baru. Bahkan Kanit Tipikor kini Eksus, Ipda Pol Zamrul, ketika mengikuti pendidikan, ujar sumber, yang biayai Kades Junaedi.
E Sunandi ketika dihubungi di kediamannya di Kp Pintu Air Wadas mengatakan, ia telah menunjukkan kepeduliannya dalam pemberantasan korupsi. “Sekarang tinggal kemauan penyidik untuk melimpahkan ke kejaksaan supaya H Muksin diseret ke meja pengadilan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tegas dia.
Dia pun berjanji, kalau Polres Karawang tidak menindak lanjuti laporannya, pihaknya akan melaporkan ke institusi Polri yang lebih tinggi lagi.”Kalau laporan saya tidak lengkap, seharusnya penyidik minta supaya dilengkapi, bukan didiamkan,” ujarnya.
Sedangkan Didi ketika dikonfirmasi berjanji perkara dugaan korupsi tersebut tetap dilanjutkan. Tapi ia tidak menjelaskan kapan.
KARAWANG Pantura News—Masyarakat tiga desa, Rabu (1/7), merangsek ke Dusun Ciampel Desa Sindang Mulya, Kec Kutawaluya, Kab.Karawang, Jabar, dengan bersenjatakan pentungan dan golok. Warga hendak menghakimi Carim oknum anggota LSM KOMPAK karena dinilai selalu bersikap ala premanisme terhadap warga.
MASYARAKAT yang berasal dari Desa Penyingkiran, Sampalan, Waluya, Mulyajaya danKuta Gandok, emosi tersulut setelah mendengar sepeda motor milik Oco dirampas Sandang yang mengaku kolektor PT Adira cabang Karawang. Warga mengetahui ternyata bekerja sama dengan Carim dan Inan oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Penegak Keadilan (LSM KOMPAK).
Perampasan sepeda motor yang selama ini jadi sumber nafkah, Oco warga Dusun Ciampel Desa Sindang Mulya, merasa diberlakukan sewenang-wenang. Apalagi sepeda motor merek Suzuki Shogun itu ia terima sebagai gadaian dari salah seorang warga Jakarta. Bahkan selama 6 tahun sepeda motor tersebut sehari-harinya aman-mana saja dijadikan ojek.
Menurut keterangan warga, sejak empat tahun lalu hingga sekarang tindakan oknum yang mengaku LSM KOMPAK itu, tidak sedikit masyarakat di belahan pantai utara Karawang itu menjadi korban perampasan sepeda motor. Menurut beberapa masyarakat, tindakan main rampas itu didiamkan selama ini, karena takut kepada Bupati Karawang sebagai bemper.
“Kok LSM KOMPAK jadi debet kolektor dan main rampas saja. Setahu saya namanya LSM harus berpihak kepada masyarakat bukan menindas. Tindakan itu sama saja di jaman orde baru. Harusnya masyarakat dituntun supaya sadar hukum bukan lantas ditindas dan disakiti,” papar Arfat Kepala Desa Sindang Mulya.
Dia menyesalkan Carim selaku warga Desa Sindang Mulya bertindak di luar hukum, ”Selaku LSM seharusnya menyampaikan masalah kepada kepala desa guna penyelesaian bukan main rampas begitu saja. Kecuali setelah dilaporkan tidak ada respon baru bertindak,” pintanya.
Arfat sempat was-was kalau Carim sampai ditemukan warga yang sedang emosional. Dia mengakui tdak menjamin keselamatan jiwa Carim,”Beruntung Carim bisa meloloskan diri,” imbuhnya.
Sebuah sumber di desa tersebut mengungkapkan, Sandang via telepon celular sempat meminta disediakan uang sebesar Rp.600 ribu. Tapi Oco menyanggupi hanya Rp.400 ribu. Itu pun tidak jelas di mana sepeda motor disimpan.
Kepala Ketentraman dan Ketertiban (Tarantib) Desa Sindang Mulya, Tewo, kini menangani permasalahan itu. Namun, ketika dia melakukan pengecekan ke PT Adira Cabang Karawang, keterangan yang didapat tidak memiliki nama Sandang sebagai kolektor. Begitu juga sepeda motor yang dirampas tidak ada dalam gudang.
Sumber lain mengungkapkan, selama ini menyaksikan oknum LSM KOMPAK kerap foya-foya di tempat bajidor, mabok-mabok alkohol dan main judi. “Mereka nikmat dengan uang hasil pemerasan rakyat kecil,” papar sumber yang minta namanya tidak ditulis.
Menurut keterangan yang dihimpun Pantura News Online.com mengharapkan instansi terkait yang membidangi organisasi massa supaya membubarkan LSM KOMPAK karena sudah cukup meresahkan warga di belahan utara Karawang. Jika tidak, masyarakat tidak akan segan-segan melakukan perlawanan yang kelak mangakibatkan kerugian bagi oknum LSM tersebut.
“Kami sudah cukup sabar. Siapa yang memilih Carim dan Inan jadi anggota LSM, tidak lebih bermodalkan KTP saja. Tapi kepala desa dipilih rakyat pantas dihargaisemua pihak kalau ada warganya bermasalah guna penyelesaian. Saya masih sanggup menuntaskan masalah warga saya yang terlibat suatu permasalahan,” papar Arfat di kediamannya,Jumat (2/7).
Sekretaris Desa Sindang Mulya, Rohman, juga menyesalkan sikap Carim membuat warga desa itu tidak tenang. Apalagi belum lama ini ada warga yang kehilangan sepeda motor ketika diparkir di jalan dekat pesawahan. Tapi beruntung, sepeda motor berhasil diselamatkan setelah 1 dari 2 curanmor berhasil ditangkap sampai babak belur. Namun, menantu Kades Arfat korban kecelakaan ketika pencuri yang dibonceng hendak diselamatkan ke pospol Kuta Waluya, tiba-tiba ditarik massa sampai terjatuh. Sementara itu, Pantura News Online.com belum berhasil mengkonfirmasi Carim karena tidak ada di kediamannya Begitu juga Inan tidak ditemukan alamatnya di Rengasdengklok.
JAKARTA, Pantura News—Tepat pukul 17:00 waktu Greenwich atau 24:00 tengah malam 7 Juli 2010 akan terjadi fenomena luar biasa dengan gaya gravitasi naik 6 kali lipat.
HAL itu karena planet Merkurius, Bumi, Venus, Uranus dan Neptunus berada tepat satu garis dengan matahari.
Berita ini, sekarang sedang marak beredar di internet melalui email dan milis. Disebutkan peristiwa seperti itu hanya terjadi dalam kurun 20.000 ribu tahun sekali. Akibat peristiwa itu laut akan mengalami pasang naik dan kemungkinan akan meluap. Berat benda juga akan naik 6 kali lipat. Jika berat badan 50 kg bisa jadi 300 kg.
Semua benda juga akan tertarik ke permukaan bumi. Burung, kelelawar yang terbang dalam jarak 1 km dari permukaan bumi akan langsung tertarik dan jatuh.
NASA sudah memperingatkan semua perusahaan penerbangan agar tidak take off pada jam tersebut dan fenomena ini akan berlangsung sekitar 10 menit.
Namun Peneliti Senior Astronomi dan Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaludin membantah berita itu.
Menurutnya fenomena segarisnya planet secara astronomi hal biasa, walau sebenarnya tidak tepat segaris.
“Segarisnya planet dan isu dampaknya, biasanya berasal dari tinjauan astrologi. Jadi tidak mungkin NASA mengeluarkan warning,” katanya saat dihubungi dari Jakarta Selasa (6/6).
Lalu apakah jika planet dalam segaris akan menimbulkan banyak bencana? Thomas kembali membantahnya. “Itu hoax (trik untuk memperdaya orang agar mempercayai sesuatu)”. Inilah.com
BEKASI, Pantura News—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama Efendi, tidak memenuhi undangan Komisi A DPRD Kota Bekasi,Jabar. Belum diketahui mengapa dia tidak hadir atas undangan dewan untuk mengklarifikasi dua pejabat tertangkap tangan menyuap Auditor BPK Jabar III.
PEMANGGILAN Tjandra beserta pejabat lainnya di Pemkot Bekasi sesuai desakan masyarakat guna mengetahui sejauhmana kronologi kejadian sehingga Komii Pemberntasan Korupsi (KPK) sehingga HL dan HS menjadi tersangka KPK--termasuk penyuapan yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut.
Padhal pemanggilan tersebut hanya sebatas mempertanyakan kondisi pemerintahan dalam pelayanan publik. Dan mempertanyakan pengganti posisi HS dan HL yang kini sedang ditahanan KPK.
Dalam pertemuan tampak hadiri Asisten Sekwilda I Gunung Hilman, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Dadang Hidayat, dan Kabag Bepem Aceng Solahudin. “ Sedangkan Inspektorat, Satpol PP, dan DPPKAD hadiri hanya perwakilannya,” papar Sekretaris Komisi A DPRD Arianto Hendrata.
Pertemuan tertutup bagi wartawan. Tapi Arianto Hendrata mengungkpkan, pemanggilan itu hanya melakukan rapat koordinasi untuk menyikapi pelayanan Pemkot Bekasi agar tidak terganggu berkaitan pemeriksaan KPK.
“Pasca penangkapan HS dan HL banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Pemkot Bekasi pejabat sepi dari pejabat. Maka pertemuan ini hanya memastikan eksekutif supaya pelayanan publik tetap lancar,” jelasnya.
Arianto menegaskan, DPRD Kota Bekasi sepenuhnya menyerahkan kasus penyuapan yang dilakukan HL dan HS kepada KPK. Karena itu mendorong Pemkot Bekasi segera menempatkan pejabat baru guna mengisi posisi HL yang selama ini sebagai Kepala Inspektorat dan posisi HS selaku Kabid. Aset dan Akutansi.
“Agar pemerintahan tetap berjalan optimal, kami mendesak Pemkot segera menempatkan pelekasana tugas. Dan termasuk ststus kepegawaian HS dan HL orlu pejelasan,” ungkapnya kepada wartawan.
Terkait pengisian posisi jabatan sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dadang Hidayat mengatakan bahwa posisi jabatan sementara digantikan masing-masing sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan sambil menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dia mengaki sudah mengirim surat sera meminta rekomendasi kepada BKN. Karena masalah kepegawaian, kata dia, sepenuhnya wewenang BKN. Dia optimis tiga hari ke depan rekomendasi tersbut bisa diperoleh
Usai menghadiri undangan Komisi A DPRD Koata Bekasi, Dadang mengungkapkan kesulitan pihaknya memberikan kejelasan status kepegawaian HL dan HS, karena belum mendapatkan kepastian secara resmi dari KPK salah satunya. “Hari ini kami baru layangkan juga surat kepada KPK terkait stastus HL dan HS,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Jaringan Muda Bekasi (JMB) Ifan L menilai Sekda Tjandra Utama melecehkan dewan. “ Harusnya selaku pihak yang diundang terlebih dulu hadir di dewan baru ke KPK. Ternyata tidak, .padahal agenda penting karena menyangkut pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
Ifan menduga, jika Sekda tidak hadiran karena takut dimintai keterangan apakah terlibat dalam kasus penyuapan yang menyeret HL dan HS “Kalau Sekda hadir tidak tertutup kemungkinan dicecar dewan,” ujarnya sembari menagaskan dewan seharusnya menjadwalkan kembali.
PURWAKARTA, Pantura News—Ratusankeluarga tidak mampu di Kabupaten Purwakarta, Jabar, memperoleh hewan sapi gratis untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang peternakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.
KEPALA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Heri Herawan, beberapa hari lalu, menyebutkan, jumlah sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat tidak mampu itu sebanyak 232 ekor yang tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Purwakarta.
Heri menjelaskan, pengadaan sapi yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta 2010 yang mencapai Rp 2 miliar lebih merupakan program pemerintah untuk terlaksananya pemberdayaan warga, terutama warga tidak mampu, melalui bidang peternakan.
Progam ini dilaksanakan melalui seleksi administrasi dan langsung dari data warga miskin kabupaten dengan melibatkan pihak desa serta lembaga masyarakat. "Seleksinya diarahkan buat mereka yang tidak mampu, yang memiliki kemauan keras, dan kemampuan yang mencukupi," tutur Heri.
Ia menyebutkan, jumlah sapi yang disediakan 232 ekor dengan ukuran masing-masing 300 kilo/ekor sapi. Sapi ternak itu akan dipelihara dan dikembangbiakkan secara mandiri oleh penerima bersamaan dengan kelompok ternak penerima. "Kalau berhasil ternaknya, kompensasi bagi penerima mencapai 70 persen," ucapnya.
Sementara itu, Direktur PT Aruni Sejahtera Abadi H Arif Rakhman mengatakan, pengadaan sapi bagi warga tidak mampu itu merupakan sapi ternak pilihan yang didatangkan sesuai kebutuhan pemerintah.
"Tahap pertama telah didatangkan 59 ekor, lalu pengiriman kedua 44 ekor. Hewan ini sebelumnya sudah diteliti oleh tim dokter kami sebagai rekanan dan Dinas Kesehatan Purwakarta," paparnya. AJ
SUBANG, Pantura News—Ratusan pedagang Pasar Baru Subang, berunjuk rasa ke Pemkab Subang, Senin (5/7). Mereka mengaku kesal karena sejak 5 tahun sepi pengunjung. Selain itu mereka pun menuduh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak ada berupaya memperbaiki keadaan setelah memindahkan para pedagang dari Pasar Inpres ke pasar baru.
"APALAGI sekarang sudah marak kembali pedagang sejenis di seputar kota, sehingga mana keberpihakan Pemkab Subang? Padahal para pedagang sebelumnya telah mendukung program pemerintah," kata Koordinator aksi, Effendi, di tengah-tengah ratusan pengunjuk rasa yang memenuhi halaman kantor Bupati. Mereka datang menggunakan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua, dikawal ketat oleh polisi dan Satpol PP.
Pengunjuk rasa pun menggelar orasi yang intinya mengecam sejumlah kebijakan Pemkab Subang yang diangggap tidak pro terhadap mereka serta membawa berbagai spanduk. Mereka berharap, Bupati Subang, Eep Saepuloh, menghampiri mereka untuk berdialog, namun yang datang adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Hj. Reny T. W. dan Assisten Pembangunan (Assda II), H. Komir Bastaman.
Setelah terjadi debat, kedua pejabat tersebut akhirnya menyetujui remkomendasi yang diajukan para pedagang, dengan cara ikut menandatanganinya diatas kertas bermaterai. Adapun isi kesepakatan tersebut di antaranya, tidak memberi ijin pembangunan pasar panjang. Lalu akan menertibkan jalur angkot terminal dan akan menindaklanjuti penertiban pasar dadakan di GOR dan pasar pujasera.
Dengan dibacakannya kembali rekomnedasi tersebut melalui pengeras suara, para pengunjuk rasa terlihat puas. Mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib untuk kembali melakukan aktivitas masing-masing. aj
JAKARTA, Pantura News—Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pihaknya telah merampungkan penyelidikan seluruh rekening perwira Polri yang mencurigakan sesuai laporan hasil analisis (LHA) yang disampaikan PPTAK kepada Mabes Polri. Menurut Kapolri, hasil penyelidikan akan diumumkan ke publik pekan depan.
"SUDAH ada kemajuan bagus. Minggu depan kami sampaikan," ucap Kapolri sesuai syukuran HUT ke-64 Polri di PTIK Jakarta, Selasa (6/7), ketika ditanya masalah rekening perwira.
Kapolri kembali menegaskan bahwa tidak perlu ada tim verifikasi di luar institusi Polri untuk menyelidiki rekening perwira Polri.
"Tidak perlu itu kan kompetensinya ada di kepolisian, di kejaksaan. Karena ini kan masalahnya baru penyelidikan," tegas Kapolri.
Jika ada perwira polisi memang terbukti melakukan tindak pidana, tegas Kapolri, pihaknya akan menindak.
"Sepanjang nanti anggota kami bisa membuktikan dana itu didapat dari mana dan tida ada penyimpangan, tentunya kita akan jelaskan, ya selesai. Yakinlah kalau memang ada, kita ambil tindakan," kata dia.
Seperti diberitakan, Polri menerima sekitar 1.100 LHA mencurigakan dari PPATK sejak tahun 2005 hingga 2010. Dari 1.100 LHA itu, 20 di antaranya adalah perwira Polri. Sebagian di antara 20 itu diberitakan dalam majalah Tempo yang kemudian menuai protes dari Polri.
